Panja DPR RI, Usulkan Perubahan Delik Zina dan LGBT di Rancangan KUHP

  • Whatsapp
Hukrim Nasional
Ilustrasi.

TELEGRAFNEWS – Tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas penolakan terkait uji materi pasal mengatur perzinahan, pemerkosaan serta hbungan sejenis (LGBT).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Panita Kerja (Panja) terkait Rancangan Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), merencanakan perluas delik dalam beberapa pasal terkait pada tindak pidana asusila.

Read More

Hal itu, berpotensi memperluas penafsiran mengenai delik atau perbuatan asusila yang dapat dikenakan hukuman karena dianggap melanggar undang-undang.

“Indikasninta tidak tertutup (perlusaan delik zina, pemerkosaan, dan LGBT),” ujar anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP Arsul Sani seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (19/12) 2017.

Menurutnya, PPP merupakan salah satu dari mayoritas fraksi yang mendukung perluasan tentang materi delik seperti tertuang di pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila.

Adanya proses perluasan delik, sebagai penegasan dan bisa memperjelas adanya proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila.

“Menyangkut perjuangan memperluas deli zina ini, PPP setuju dituangkan dalam KUHP yang baru nanti,” tandasnya lagi.

Adapun pasal-pasal yang digugat lewat uji materi di MK yaitu Pasal 284, 285, dan 292 KUHP.

Penggugat meminta, menyangkut delik di pasal 284 tidak sebatas menerapkan pidana perbuatan zina bagi pasangan yang punya ikatan perkawinan. Namun, pasal itu ikut digugat mengenai penerapannya tak mengharuskan lewat aduan.

Sementara pada pasal 285 menyangkyt mengenai agar pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh- baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya.

Sedangkan di Pasal 292, frasa ‘belum dewasa’ oleh pemohon diminta dihapus, tujuannya semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana.

MK menolak gugatan uji materi tiga pasal tersebut dengan keputusan dissenting opinion. Lima dari sembilan hakim menolak gugatan tersebut.

Mengenai perluasan delik dalam RKUHP, Asrul menambahkan, bukan sengaja memidanakan kalangan LGBT.

“Jadi kalau orang itu LGBT tapi tidak melakukan perbuatan pidana ya tidak dihukum,” timpalnya. (red/cnn)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.