Urgensi Pembentukan PERPPU Ormas

  • Whatsapp
Hamid Tome Dosen UNG.

OLEH: ABDUL HAMID TOME

(Tenaga Pengajar dan Peneliti di Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNG)

TELEGRAFNEWS – Tanggal 10 Juli 2017, Presiden menandatangani Perppu No No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Polemik seputar Perppu bermunculan, ada setuju, ada juga yang tidak setuju dengan berbagai argumentasi masing-masing. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disebut Perppu adalah peraturan yang dibuat Presiden apabila terdapat hak ikhwal kegentingan memaksa yang dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan negara (lihat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945), sehingga hadirnya Perppu diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum.

Perppu merupakan peraturan khusus yang diberikan konstitusi kepada Presiden tanpa melalui prosedur legislasi sebagaimana undang-undang namun demikian Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan UU (lihat Pasal 7 ayat (1) huruf c). Meski kedudukannya sama, Perppu memiliki batas masa berlakunya. Pada akhirnya Perppu harus diserahkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan atau tidak menjadi UU (lihat Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945).

Adapun yang menjadi unsur kegentingan memaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, adalah sebagai berikut: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pertanyaannya adalah, apakah ada hal ikhwal kegentingan memaksa terhadap lahirnya Perppu tentang ormas? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mendengarkan secara berulang penjelasan yang disampaikan Wiranto (Menkopolhukam) terkait asal muasal pembentukan perppu tersebut.

Penjelasan Wiranto, hanya berkutat terhadap apa yang menjadi putusan MK sebagaimanatelah diuraikan diatas dan tidak menyentuh urgensi pembentukannya. Penulis pun membaca konsiderans Perppu yang dimaksud, alasan penetapan Perppu tentang Ormas dapat dilihat pada bagian menimbang, paling tidak ada 6 hal yang menjadi bahan pertimbangan.

Pada bagian menimbangnya pun tidak ditemukan urgensitas terkait penetapan perppu ini. Perppu ini belum memiliki urgensitas atau belum masuk pada keadaan kegentingan memaksa didasarkan oleh alasan berikut ini.

Pertama, pada huruf b disebutkan bahwa UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat belum mengatur dengan kemprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksinya. Pasca ditetapkannya Perppu ini, penulis beranggapan akan adanya penjabaran yang lebih rinci terkait indikator untuk menentukan sebuah ormas melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebab dalam UU tentang Ormas belum ada penjabaran yang rinci terkait hal ini.

Namun yang terjadi, Perppu ini sama sekali tidak menguraikan apa yang menjadi indikator perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila itu. Lalu dengan tiba-tiba menyebutkan adanya kekosongan hukum dalam memberikan sanksi terhadap ormas.

Terkait pemberian sanksi ini pun sudah dijelasan secara komprehensif dalam UU tentang Ormas bahkan dalam UU ini memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berat, yakni pembubaran ormas yang dianggap melanggar itu. Sebab dalam negara yang didasarkan hukum (rechstaate) pengadilanlah benteng terakhir untuk memberikan keadilan ketika penguasa mulai kalap dalam mengelola negara.

Dianutnya prinsip negara hukum juga mengharuskan pemerintah harus tunduk terhadap hukum, bukan menjadikan hukum sebagai tameng untuk menjatuhkan mereka yang tak seirama dengan kekuasaan. Kewenangan pengadilan ini hilang dari Perppu tentang Ormas, inilah yang menjadi pemicu untuk menolak penerapan perppu ini. Penjatuhan hukuman mulai dari sanksi ringan hingga berat terhadap ormas ini diambil sepenuhnya oleh pemerintah.

Kedua, pemaksaan penafsiran asas contrarius actus. Asas contrarius actus merupakan asas yang menyatakan bahwa pemerintah selaku organ yang menerbitkan keputusan memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang diterbitkan tersebut. Asas ini yang dianggap sebagai pembeda antara Perppu tentang Ormas dan UU tentang Ormas. Penggunaan asas ini juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan Perppu tentang Ormas (lihat huruf e bagian Menimbang).

Pada bagian ini pemerintah beranggapan bahwa penerapan sanksi selama ini dalam UU tentang Ormas belum efektif karena UU tersebut belum mengakomodir asas contrarius actus. Tidak ada yang salah dalam penggunaan asas ini dalam peraturan perundang-undangan karena asas ini tidak hanya digunakan dalam keputusan tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan. Bagi kami, ada kekeliruan dalam menempatkan secara telanjang asas ini dalam Perppu tentang Ormas.
Pemerintah terlihat menyembunyikan kekalutannya dalam menghadapi ormas, lalu kemudian bersembunyi dibalik asas contrarius actus. Asas ini secepat kilat mengubah wajah pemerintah yang ramah dengan rakyat menjadi “monster” yang menakutkan sebab dengan asas ini semua ormas apapun akan berada pada posisi yang salah tanpa melalui putusan pengadilan.

Apabila alasan belum adanya asas contrarius actus dalam UU menjadi pembenar untuk menetapkan Perppu, maka seharusnya pemerintah juga perlu membuat Perppu semua UU yang memuat kewenangan pengadilan untuk mengadili sebuah persoalan menyangkut badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, contohnya: UU tentang Yayasan dan UU tentang Partai Politik. Dalam UU tentang Partai Politik dan UU tentang Yayasan belum mengatur asas contrarius actus, kewenangan untuk melakukan pembekuan/pembubaran kedua badan hukum masih dimiliki oleh lembaga peradilan. Lalu kenapa pemerintah hanya menyasar UU tentang Ormas?

Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani tumbuh dan berkembangnya organisasi yang dicap radikal dan anti Pancasila itu adalah melalui: (1) penguatan lembaga pemerintahan yang menangani urusan keormasan, untuk benar-benar mengevaluasi secara simultan dan komprehensif terkait kehadiran ormas; dan (2) pelibatan masyarakat dalam mengawasi program-program ormas agar terhindar dari propaganda anti Pancasila.

Dengan berbagai alasan yang telah diuraikan diatas, Perppu ini belum layak untuk dijadikan UU sebab tidak ada hal ikhwal kegentingan memaksa dalam pembentukannya, yang terjadi adalah kepentingan sepihak dari pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa melalui jalur peradilan. Akhirnya semua kita serahkan kepada DPR selaku pemegang kekuasaan legislasi negara, apakah menyetujui atau tidak Perppu tersebut untuk diundangkan. (###)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.