by

Rokok ‘Menyehatkan’ Masyarakat

TELEGRAFNEWS – Sesuai Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemerintah daerah wajib mengalokasikan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Menyikapi itu, Badan Pengelolah Pajak dan Tetribusi Daerah (BP2RD) Sulut melalui Kabannya Olvie Atteng mengakui 100% hasil retribusi pajak di Sulut dialokasikan untuk infrastruktur kesehatan dan hukum.

“Pemungutan pajak rokok dilakukan kantor bea dan cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Jadi, 100% persen dari pajak rokok itu untuk menyehatkan masyarakat dengan rincian 70% oleh provinsi dan 30% oleh kabupaten/kota,” kata Atteng, Senin (17/07) 2017 .

Meski begitu, Atteng mengakui, masih banyak rokok yang beredar di Sulut tanpa pajak.

“Harus kami akui itu. Dan pihak kami bersama dia terkait akan melakukan razia. Pajak rokok secara total produksi menurun, namun secara harga naik karena setiap batang rokok akan dicukai,” tutupnya. (anggawirya)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed