by

HEBAT! Sulut ‘Koleksi’ TKI Bodong

TELEGRAFNEWS – Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tekanan penduduk sering menjadi alasan timbulnya masalah tersebut. Namun disayangkan, banyak pihak mengambil keuntungan dalam kesempatan masyarakat mengadu nasib d luar negari atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Erny Tumundo, di Sulut banyak TKI bodong alias non prosedural.

“Harus kami akui di Sulut banyak TKI non prosedural, bukan ilegal. Yang dimaksud dengan non prosedural disini adalah TKI tersebut, memiliki semua dokumen-dokumen namun tidak melalui instansi yang berkompeten dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negri baik itu melalui badan atau terdaftaf di Disnaker kabupaten/kota di Sulut,” jelas Tumundo kepada sejumlah wartawan pasca hearing Disnaker Sulut bersama Komisi IV DPRD Sulut, Rabu (12/07) 2017, siang.

Terungkapnya fakta itu, Tumundo bersama jajaran membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) khusus terkait TKI.

“Tim ini turun langsung ke kabupaten/kota bahkan desan maupun kelurahan di Sulut, melakukan sosialisasi. Kami berharap peran pemerintah desa untuk memberikan bimbingan terhadap TKI non prosedural agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar negri,” akunya.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Herry Tombeng berharap Pemerintah Sulut melalui Disnakertrans mengoptimalkan potensi-potensi lapangan kerja di Sulut guna mengurangi angka TKI non prosedural.

“Pemerintah harus lebih giat  dalam perekrutan tenaga kerja. Karena lewat program tersebut, samakin banyak Naker lokal yang memilih kerja di daerah sendiri dibanding harus ke luar negri,” usul Tombeng. (angga wirya)

Image and video hosting by TinyPic

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed