BAHAYA! Ada Modus Busuk Dugaan Konspirasi Dana Humas Minut Berbandrol 4 M

  • Whatsapp
Kantor pemerintahan Minut. (ist)

TELEGRAFNEWS – Upaya Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Wabup Ir Joppi Lengkong (VAP-JO), menata pengelolaan pelayanan, bisa tak maksimal. Sebabnya, masih ada instansi menjalankan praktek-praktek ‘kotor’ dalam pelayanan.

Contohnya di Bagian Kehumasan. Bukannya menjadi corong pasangan VAP-JO, mengkampanyekan perbaikan pelayanan termasuk menghilangkan prakter ‘kotor’ pelicin, ini yang terjadi malah sebaliknya.

Read More

Bau busuk dugaan konspirasi anggaran kehumasan berbandrol Rp4 miliar tahun anggaran 2017, tercium menyengat. Proses pelayanan berbelit-belit, fungsi komando yang dipegang Kabag Humas tak jalan, bahkan pengurusan dokumen lambat.

Semuanya bisa cepat, jika sudah ada komitmen semacam bagi hasil anggaran dengan oknum di Humas Minut. Kalau tanpa komitmen, bisa dipastikan pencairan lambat dan angkanya tak sesuai.

BEGINI MODUS KOMITMEN DAN CARA KERJA OKNUM MAFIA DANA KEHUMASAN:

Pertama: Oknum ASN di Humas ‘memaksa’ pihak ketiga agar dititipkan satu berkas pencairan, jika sudah deal alias ada kesepakatan, maka berkas diproses dan nominal dana yang dicairkan besar.

Kedua: Jika pihak ketiga menolak kesepakatan dengan oknum ASN, maka pembayaran adevtroial/iklan dipastikan sedikit bahkan bisa dipending, dan berkas lama diproses.

Ketiga: Kalaupun sudah deal dan pihak ketiga lari dari komitmen disebabkan beban pertanggungjawaban, sudah bisa dipastikan pada tahapan pencairan selanjutnya bakal dipangkas.

Keempat: Keuntungan oknum ASN dalam satu tahap proses pencairan bisa mencapai angka jutaan rupiah.

Jumlah pihak ketiga yang menjalin kerjasama kemitraan di Humas Minut tahun 2017, sebanyak 38 media massa, anggaranya dalam APBD mencapai Rp4 miliar. Berdasarkan Momorandum of Understanding (MoU), harga satu iklan/advetorial paling rendah Rp2.5 juta.

Bila 38 media, menyepakati untuk memberikan harga satu iklan/advetorial ke oknum ASN di Humas. Maka angka yang didapatkan dari satu kali pencairan menembus Rp95 juta dan keuntungan dalam setahun anggaran mencapai ratusan juta.

Jhon Simbuang salah satu wartawan media online mendesak, bupati dan dan wabup menseriusi persoalan ini. Sebab, praktek kotor tersebut berdampak pada pelayanan.

“Masalah seperti ini harus dituntaskan, imbasnya besar dan jika ingin pelayanan baik, harus membersihkan oknum-oknum tak bertanggungjawab di Humas Minut,” ujarnya.

Senada disampaikan Vicky wartawan lainnya, kata dia, praktek kotor yang dilakoni ASN Humas harus diberantas, kalau dipelihara, jangan harap pelayanan prima di Minut bisa terwujud.

“Kondisi ini semacam virus yang mudah mewabah. Kiranya aparat terkait turun tangan dan mengusut dugaan konspirasi dana kehumasan,” tandasnya.

Kabag Humas Stevi Watupongoh mengatakan, secepatnya menyelesaikan persoalan yang terjadi di Humas. Dia tak menyangka,  kondisi itu bisa terjadi,  karena kesibukan tugasnya mengatur agenda bupati.

“Ini akan diselesaikan, bahkan saya secepatnya mengusulkan pemindahan kepada oknum ASN yang diduga melakukan hal tersebut,” urainya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/7) 2017.

Menyangkut dugaan praktek konspirasi ini, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Minahasa Utara, Howard Hendrik Marius, mengecam keras.

Menurutnya, ulah oknum ASN ‘nakal’ di Kehumasan sangat menodai semangat pelayanan prima dan bebas dari praktek kotor yang tengah digagas pasangan VAP-JO. Tindakan seperti ini, harus diamputasi, apa lagi terjadi di Bagian Humas.

“Khawatirnya jika tidak ditangani, bisa menggerogoti kinerja pemerintah. Apa lagi, praktek konspirasi anggaran melanggar hukum. Dan berdampak pada pelayanan pemerintahan, sehingga akan berpengaruh kepada Visi-Misi yang hendak dicapai oleh Pemkab Minut. Kami mendesak bupati dan wabup menindaklanjuti persoalan ini. Sehingga bisa memberikan efek jerah bagi ASN lainnya yang ada di Pemkab Minut,” urainya. (man/redaksi)

jasa website ok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.