by

Oknum ASN Babat Mangrove di Sangihe

TELEGRAFNEWS – Pembabatan mangrove/bakau yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa di Kabupaten Sangihe dan Oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkab Sangihe akhirnya berbuntut pada panggilan dari pihak pemerintah desa setempat. Pasalnya, tanah yang dilakukan pembabatan secara sepihak tersebut masih dalam status sengketa sejak tahun 2000 dan belum mendapat penyelesaian secara hukum.

Oleh karena itu, Jumat (11/10)2019 Pemerintah Desa Likuang melaksanakan pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Kapitalaung Desa Likuang, Kanit Reskrim Polsek Tabukan Utara dan kedua belah pihak yang bersengketa yakni Soleman Makasaehe (63) dan E Dalope (71).

Adapun maksud pertemuan tersebut guna memediasi kedua bela pihak atas klaim tanah di wilayah Lindongan V, Desa Likuang yang dilakukan secara perorangan. Pihak Makasaehe mengklaim atas dasar silsilah tanah warisan sedangkan pihak Dalope mengklaim atas dasar bukti pembayaran dari pembelian tanah tersebut namun keduanya tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah secara hukum.

Setelah perdebatan panjang Kepala Desa Likuang, Sudra Manossoh yang memimpin pertemuan tersebut mengambil kesimpulan dengan kesepakatan yang dihasilkan, karena kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut maka Pemerintahan Desa Likuang menganjurkan untuk melakukan upaya konsultasi melalui mediasi di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap status Kepemilikan dari tanah dimaksud.

Ditemui seusai rapat, pihak keluarga Dalope yang sudah melakukan pembabatan mangrove, membenarkan hal tersebut dan tetap bersikukuh atas kepemilikan tanah serta akan melanjutkannya ke Pengadilan.

“Memang benar kami melakukan pembabatan mangrove namun itu kami lakukan karena tanah itu milik kami. Untuk memastikan kepemilikan secara hukum atas tanah itu, kami akan meneruskannya ke pengadilan,” kata Dalope.

Terpisah, pihak keluarga Soleman Makasaehe juga tetap bersikukuh atas kepemilikan lahan tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tua mereka dan akan berupaya kejalur hukum demi kepastian atas kepemilikan lahan tersebut.

“Tanah itu merupakan warisan peninggalan orang tua jadi kami pihak keluarga akan berupaya ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian secara hukum atas kepemilikan tanah tersebut,” kata Soleman.

Sementara itu, terkait pembabatan mangrove yang sudah terlanjur dilakukan oleh pihak keluarga Dalope, Kades Sudra Manossoh sangat menyayangkannya.
Dirinya dan Bripka Wahyudi Mandola selaku Bhabinkamtibmas Desa Likuang sudah melakukan tindakan pencegahan dengan menegur untuk menghentikan pekerjaan pembabatan di area mangrove namun tidak dihiraukan. Sedangkan status kepemilikan lahan tersebut belum pasti secara hukum.

“Saya dan Bhabinkamtibmas sempat mencegah agar jangan dulu melakukan pembabatan di wilayah mangrove tersebut karena tanah itu juga status kepemilikannya belum jelas secara hukum namun tidak dihiraukan dan mereka tetap melanjutkan pembabatan. Sedangkan wilayah mangrove tersebut tepat berada dipinggir pantai dan dijalur masuk air pasang-surut,” ujarnya.

(Den)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed