by

Pemerintah Tunda Pengesahan RUU KUHP

-Nasional-50 views

TELEGRAFNEWS – Pro kontra Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) direspon Istana dengan menyatakan bahwa RUU KUHP ditunda.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masih banyak yang harus ditinjau dan butuh pendalaman materi.

“Mencermati masukan dari berbagai kalangan mengenai RUU KUHP, masih terdapat sejumlah materi yang butuh pendalaman. Terdapat kurang lebih 14 pasal yang masih harus kita tinjau,” jelas Jokowi, Jumat (20/9)2019.

Sikap pemerintah kemudian menunda pengesahan RUU KUHP tersebut.

“Sikap pemerintah adalah menunda pengesahan RUU KUHP, ” katanya.

(*/AL)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed